Cahya Puteri Abdi Rabbi
Apabila saham yang ditawarkan dalam rights issue ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang saham atau pemegang bukti HMETD, maka sisanya akan akan dialokasikan kepada pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya secara proporsional.
Manajemen BINA menjelaskan, dana hasil rights issue akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan dalam rangka pemenuhan modal inti minimum. Dana yang diperoleh akan digunakan seluruhnya untuk modal kerja dalam hal penyaluran pembiayaan guna meningkatkan kinerja perseroan.
Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan peraturan terkait ketentuan pemenuhan modal inti bank. Aturan tersebut tertuang dalam POJK 12 Tahun 2020, di mana bank umum harus memenuhi ketentuan modal inti sebesar Rp3 triliun pada akhir 2022, sedangkan Bank Pembangunan Daerah (BPD) memiliki tenggat waktu satu tahun lebih lama, yakni pada 2024.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, berdasarkan data terakhir yang dihimpun OJK, sebanyak 37 bank yang terdiri dari 24 bank umum dan 13 BPD tercatat belum memenuhi ketentuan modal inti Rp3 triliun tersebut.
