Ketua Umum Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra), Ari Tri Pitoyono menilai, perluasan ini akan mendongkrak permintaan, terutama dari generasi milenial.
"Ini akan meluaskan pangsa subsidi berkali-kali lipat," ujarnya.
Menurut Ari, kebijakan ini juga membuka peluang bagi pengembang untuk memasarkan rumah seharga Rp300 juta-Rp600 juta kepada kelompok pembeli baru. Ia menyebut pengembang sangat siap menambah pasokan untuk mengantisipasi lonjakan permintaan tersebut.
Real Estat Indonesia (REI) memperkirakan kebijakan ini dapat mendongkrak penjualan rumah subsidi sebesar 30 persen-40 persen. Menurut Direktur PT Metropolitan Land Tbk (MTLA) Olivia Surodjo, kebijakan ini juga dapat membuka akses KPR bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan tetap yang sebelumnya tidak memenuhi kriteria.
Skala Pasar Besar
Hingga 28 September 2026, penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sudah mencapai 160.070 unit, atau 45,73 persen dari target pemerintah tahun ini sebanyak 350.000 unit. BP Tapera masih mencatat potensi permintaan sebanyak 48.679 unit dan memproyeksikan penyaluran pada Oktober sebesar 37.300 unit.
Tren jangka panjangnya pun menanjak. Penyaluran FLPP melonjak dari 229.000 unit pada 2023 menjadi 278.000 unit pada 2025. Daya beli MBR juga makin terbantu setelah terbit keputusan Menteri Keuangan yang memperpanjang tenor KPR subsidi dari 20 tahun menjadi 40 tahun, untuk rumah tapak maupun rusun.