Nia Deviyana
IDXChannel - PT PP (Persero) Tbk (PTPP) memperoleh persetujuan atas tujuh mata acara rapat dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS) Tahun Buku 2025, Selasa (19/5/2026).
Pertama, Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2025, sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2025.
Kedua, Penetapan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program PUMK Tahun Buku 2026.
Ketiga, Penetapan gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan Tahun Buku 2026 serta remunerasi atas kinerja Tahun Buku 2025 bagi Pengurus Perseroan.
Keempat, Pendelegasian kewenangan persetujuan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Tahun 2026–2030 dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2027 beserta perubahannya dari RUPS kepada pihak yang ditunjuk RUPS.
Kelima, Pendelegasian kewenangan persetujuan perubahan Peraturan Dana Pensiun. Lalu keenam, Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dan ketujuh, Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
Pada mata acara ke-6 terkait Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham menyetujui pengalihan saham Seri B sebanyak 31.619.477 lembar saham dari PT Danantara Asset Management (Persero) kepada BP BUMN.
Saham Seri B tersebut selanjutnya akan diubah menjadi Saham Seri A Dwiwarna dalam rangka pemenuhan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang BUMN yang mengatur bahwa
Negara Republik Indonesia memiliki 1 persen saham Seri A Dwiwarna pada BUMN melalui Kepala BP BUMN.
Selanjutnya pada mata acara ke-7, Pemegang Saham menyetujui perubahan susunan pengurus Perseroan.
Dengan demikian, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:
Dewan Komisaris
- Komisaris Utama / Komisaris Independen: Dhony Rahajoe
- Komisaris: Setya Nugraha
- Komisaris: Aisyah Zakiyyah
- Komisaris: Giri Suprapdiono
- Komisaris Independen: Tjia Marwan
- Komisaris Independen: Ain Rika Armina
Jajaran Direksi
- Direktur Utama: Novel Arsyad
- Direktur Keuangan: Faizal Rahmad
- Direktur Manajemen Risiko & Legal: Tommy Wiranata A
- Direktur Strategi Korporasi dan HCM: I Gede Upeksa Negara
- Direktur Operasi Bidang Infrastruktur: Yul Ari Pramuraharjo
- Direktur Operasi Bidang Gedung: Yuyus Juarsa
Kinerja 2025
Sepanjang Tahun Buku 2025, PTPP berhasil mencatatkan perolehan nilai kontrak baru sebesarRp24,95 triliun. Berdasarkan sumber pendanaan, komposisi perolehan kontrak baru Perseroan terdiri atas 45 persen proyek pemerintah, 35 persen proyek BUMN, dan 20 persen proyek swasta.
Dari sisi segmentasi usaha, kontribusi terbesar berasal dari sektor gedung sebesar 35 persen, jalan dan jembatan 16 persen, pertambangan 12 perseb, power plant 11 persen, pelabuhan 10 persen, irigasi 6 persen, bendungan 4 persen, minyak dan gas 3 persen, industri 2 persen, serta bandara 1 persen.
Beberapa proyek dengan kontribusi terbesar terhadap perolehan kontrak baru Perseroan antara lain proyek PLTGU Batam, New Priok East Access Phase II, Itacha 2 – Provision of Procurement & Construction for Haul Road, Tol Kataraja Phase 2, Fuel Pipeline Cikampek – Plumpang, Gedung DPD IKN, dan Proyek Konstruksi
Bendungan Karian – Serpong Water Conveyance System (KSCS) Paket 1.
Perwakilan BP BUMN dalam RUPS Tahunan juga menyampaikan apresiasi atas kinerja Perseroan sepanjang Tahun Buku 2025, khususnya atas keberhasilan Perseroan dalam menjaga arus kas operasi (operating cash flow) tetap positif serta menurunkan liabilitas Perseroan secara berkelanjutan.
Pencapaian tersebut dinilai mencerminkan efektivitas strategi penguatan fundamental bisnis dan implementasi manajemen keuangan yang prudent di tengah dinamika industri konstruksi nasional.
Selain mencatatkan kinerja operasional yang positif, Perseroan juga terus memperkuat implementasi tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG).
Berdasarkan hasil asesmen ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS), PTPP berhasil memperoleh skor akhir sebesar 101,69 poin dan masuk dalam predikat “Leadership in Corporate Governance” atau Level 5 (>100).
Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa praktik GCG yang diterapkan Perseroan telah melampaui standar penilaian Level 1 (Struktur ACGS) dan menempatkan PTPP sebagai salah satu emiten terdepan dalam
penerapan tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan standar ACGS di Indonesia.
Perolehan Nilai Kontrak PTPP sampai dengan April 2026
PTPP berhasil membukukan perolehan nilai kontrak baru sebesar Rp6,88 Triliun hingga April 2026. Perolehan kontrak baru tersebut didominasi oleh proyek dengan sumber dana pemerintah sebesar 82 persen, diikuti proyek BUMN sebesar 10 persen, serta proyek swasta sebesar 8 persen.
Berdasarkan lini bisnis, kontribusi terbesar berasal dari sektor Jalan dan Jembatan sebesar 35 persen, Disaster Response sebesar 26 persen, Rumah Sakit sebesar 16 persen, Smelter dan Pertambangan sebesar 10 persen, Gedung sebesar 6 persen, Pelabuhan sebesar 3 persen, Sumber Daya Air sebesar 3 persen, serta Infrastruktur Air sebesar 2 persen.
Salah satu proyek yang diperoleh Perseroan pada April 2026 yang memiliki kontribusi nilai kontrak terbesar yaitu Pembangunan Jalan KSPEAN WANAM – MUTING Segmen 1 dengan nilai kontrak sebesar Rp1,77 Triliun.
Corporate Secretary PTPP, Joko Raharjo menyampaikan bahwa Perseroan akan terus berkomitmen menjaga kinerja operasional dan keuangan secara berkelanjutan melalui penerapan strategi bisnis yang prudent, penguatan fundamental perusahaan, serta peningkatan implementasi tata kelola perusahaan yang baik.
“PTPP akan terus fokus pada penciptaan nilai tambah yang berkelanjutan melalui optimalisasi portofolio proyek, peningkatan operational excellence, serta penguatan daya saing Perseroan di tengah dinamika
industri konstruksi nasional,” ujar Joko Raharjo.
Ia juga menambahkan bahwa Perseroan optimistis dapat mempertahankan pertumbuhan kinerja dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, manajemen risiko yang optimal, serta implementasi Good Corporate Governance (GCG) secara konsisten di seluruh lini bisnis Perseroan.
(NIA DEVIYANA)
