Suparjo Ramalan
Dengan begitu, dia menyarankan kepada Panja DPR agar buku tersebut menjadi referensi atau rujukan pembahasan naskah akademik RUU BUMN
"Kalau IPO ada 11 langkah, kalau strategi ada 20. Kalau ini diikuti akan sangat membantu pencegahan penyalahgunaan kewenangan. Jadi ini sudah ada, kalau bisa pakai ini saja gitu," katanya.
Eks Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) itu juga menyanggah restrukturisasi sebagai dasar privatisasi perusahaan pelat merah. Merujuk pada Pasal 89 UU Nomor 19 Tahun 2003 bahwa persero yang akan diprivatisasi harus dilakukan restrukturisasi.
Tanri menilai langkah itu tidak perlu dilakukan karena ada penjualan saham perusahaan yang bersifat lanjutan. Misalnya PT Semen Gresik menjual 10 persen sahamnya, dalam rentang waktu tertentu penjualan kembali dilakukan manajemen.
“Karena itu tidak perlu restrukturisasi lagi. Apa yang mau direstrukturisasi kalau hanya mau menjual beberapa persen lagi daripada saham yang sudah ada di publik (IPO)," tutur dia.
Proses privatisasi dan perseroan negara memang menjadi satu dari sekian banyak tema yang dibahas panitia kerja. Tanri menegaskan pengertian privatisasi yaitu melepaskan kontrol pemerintah sampai kepemilikan saham pemerintah di bawah 50 persen.
Selaku Menteri BUMN pertama di era Soeharto, Tanri Abeng memiliki sepak terjang yang tak diragukan lagi. Dia punya pengalaman dalam mengatasi krisis ekonomi dan lika-liku memperbaiki 159 BUMN yang kurang sehat pada tahun 1998 silam.
Melalui tangan dinginnya, kala itu terbentuklah 10 holding BUMN. Salah satu capaiannya dengan menggabungkan (merger) bank BUMN menjadi Bank Mandiri. Menurutnya, BUMN punya peran signifikan bagi ekonomi nasional.
Sejak awal, almarhum menekan arti penting BUMN bagi Usaha Kecil dan Menengah (UMKM), terutama mendorong agar pelaku usaha mikro tetap bergeliat. "BRI punya portofolio membantu UMKM," ujar dia.
(FRI)
