Ratih Ika Wijayanti
Brunei adalah salah satu pengekspor gas alam cair (LNG) terbesar di dunia dan sebagian besar pendapatan nasional berasal dari sektor energi ini. Menurut data dari International Monetary Fund (IMF), sektor minyak dan gas menyumbang sekitar 90 persen dari pendapatan ekspor dan lebih dari 70 persen pendapatan pemerintah Brunei.
Sebaliknya, meskipun Indonesia juga memiliki sumber daya minyak dan gas, produksi dan cadangan Indonesia belum setinggi Brunei. Negara ini lebih bergantung pada sektor-sektor lain seperti pertanian, manufaktur, dan jasa, yang secara umum menghasilkan margin keuntungan yang lebih rendah dibandingkan ekspor energi.
2. Jumlah Penduduk Kecil dan Homogen
Brunei memiliki jumlah penduduk yang sangat kecil, yaitu sekitar 465.675 jiwa saja. Jumlah ini tentunya jauh lebih sedikit dibandingkan Indonesia yang berpenduduk lebih dari 280 juta jiwa. Dalam konteks ini, PDB per kapita Brunei secara otomatis lebih tinggi, karena kekayaan nasional dibagi ke lebih sedikit orang.Dengan skala penduduk yang kecil, Brunei juga lebih mudah mengatur distribusi kekayaan, mengelola layanan publik, dan mempertahankan stabilitas ekonomi.
3. Pemerintahan Monarki Absolut dan Stabilitas Politik
Brunei Darussalam dipimpin oleh seorang sultan yang juga menjabat sebagai perdana menteri dan kepala pemerintahan. Pemerintahan ini bersifat monarki absolut, yang berarti sultan memiliki kekuasaan penuh atas kebijakan ekonomi dan sosial negara. Meskipun ini tidak selalu dianggap demokratis, sistem ini memungkinkan pengambilan keputusan yang cepat dan konsisten, terutama dalam menjaga stabilitas fiskal dan investasi. Kestabilan politik dan ketertiban sosial di Brunei menjadi nilai tambah bagi iklim investasi dan bisnis, serta membuat pengelolaan sumber daya negara lebih efisien.
4. Tingkat Korupsi Rendah
Menurut indeks persepsi korupsi yang dikeluarkan oleh Transparency International, Brunei memiliki tingkat korupsi yang lebih rendah dibandingkan Indonesia. Korupsi yang rendah ini juga menjadi salah satu faktor penting yang membuat anggaran negara digunakan lebih efektif untuk pembangunan, subsidi, dan layanan sosial.
