Kurnia Nadya
Oleh sebab itu, umumnya Anda akan mendengar pemerintah daerah di masing-masing kota dan kabupaten biasanya akan mengumumkan status ‘Wajar Tanpa Pengecualian’ kepada masyarakat setelah mendapatkan opini atas pelaporan keuangan daerahnya.
Hasil audit yang dilakukan BPK atas lembaga pemerintah akan diberikan kepada lembaga yang bersangkutan juga kepada masyarakat melalui DPR, DPD, atau DPRD sesuai kewenangannya.
Sementara tugas BPKP secara garis besar antara lain audit, peninjauan, evaluasi, serta monitoring. BPKP juga melakukan pembinaan terhadap tata kelola BUMN, pencegahan korupsi, dan penerapan manajemen risiko.
Jika BPK berperan sebagai auditor eksternal pemerintah, maka BPKP berperan sebagai auditor internal pemerintah. Oleh sebab itu hasil pemeriksaan BPKP dijadikan masukan untuk pengambilan keputusan pemerintah, dan tidak dapat dibagikan kepada masyarakat.
Pengawasan yang dilakukan BPKP mencakup lintas sektoral, kegiatan bendahara umum, hingga penugasan dari presiden.
