Shifa Nurhaliza Putri
3. Sistem Pengangkatan
Selain status kepegawaian, sistem pengangkatan kepala desa dan lurah juga berbeda. Kepala desa diangkat melalui pemilihan yang diikuti oleh seluruh penduduk desa yang terdaftar.
Pemilihan dilaksanakan sesuai pilihan kepala desa (Pilkades). Oleh karena itu, seseorang harus memenuhi syarat menjadi kepala desa terlebih dahulu sebelum mengikuti pemilu desa. Sedangkan lurah diangkat langsung oleh wali kota atau bupati.
4. Lama Jabatan
Masa jabatan kepala desa juga dibatasi oleh undang-undang paling lama enam tahun, dan ia dapat melamar jabatan itu sebanyak-banyaknya tiga kali, baik berturut-turut atau tidak. Hal ini dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015.
Sebaliknya, karena lurah adalah pejabat, maka masa jabatannya panjang dan masa jabatannya sama dengan masa pensiunnya atau disesuaikan dengan kebijaksanaan pejabat tersebut yakni tingkat bupati atau wali kota. Masa pensiun lurah sebagai PNS maksimal 55 tahun.
5. Badan Perwakilan
Nama badan perwakilan tiap jabatan juga berbeda-beda, namun sama-sama mengendalikan kebijakan pimpinan. Lurah mengepalai badan perwakilan yang disebut DK atau dewan kelurahan. Sedangkan kepala desa mewakili BPD atau badan perwakilan desa.
6. Pengelolaan Pembiayaan Pembangunan
Kepala desa dan lurah sama-sama bertanggung jawab terkait pendanaan. Pendanaan pembangunan desa bersumber dari inisiatif masyarakat, sedangkan pendanaan pembangunan kelurahan bersumber dari APBD. (SNP)
