Riyan Rizki Roshali
IDXChannel - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mencatat bangunan pondok pesantren yang dinilai rawan roboh tersebar di sembilan provinsi. Hal tersebut merupakan data sementara yang dimiliki oleh Kementerian PU.
"Sementara (data yang rawan) kita di sembilan provinsi," kata Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo kepada wartawan, Jakarta, Selasa (7/10/2025).
Meski begitu, Dody tak menjelaskan secara rinci terkait daftar pondok pesantren yang dinilai masih rawan bangunannya.
Dia juga mencatat hanya 51 dari 42 ribu pondok pesantren di Indonesia yang telah mempunyai izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
"Yang ter-record di sistem PBG kita hanya 51 yang berizin," ujar dia.
Dody menyebutkan, pihaknya bakal melakukan pengecekan ke puluhan ribu pondok pesantren yang belum memiliki izin dan membantu mereka untuk mendapatkan izin.
Dody menduga sebagian besar pondok pesantren itu belum mengantongi PBG karena menilai PBG tak terlalu penting untuk mendirikan pondok pesantren. Padahal, PBG begitu penting untuk memastikan kualitas bangunan pondok pesantren.
"Pesantren itu kan suka dari santri untuk santri, jadi mereka menganggap enggak perlu izin. Padahal izin itu untuk meyakinkan bahwa yang dibangun itu sesuai dengan normanya, kualitas kolom, kualitas struktur dan seterusnya," ujar dia.
Selain itu, ada pula faktor ketidaktahuan dari pengurus pondok pesantren soal PBG. Biasanya, kata dia, pondok pesantren yang tak mengetahui soal PBG berada di kota atau kabupaten terpencil.
"Biasanya kan urusan PBG atau IMB itu kan hanya di kota besar ya. Di kota yang kecil-kecil mungkin mereka enggak terlalu aware soal itu," ujar dia.
(Dhera Arizona)
