Taruna menegaskan, BPOM berkomitmen menindaklanjuti setiap temuan hasil pengawasan sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pelaku yang terbukti memproduksi atau mengedarkan produk ilegal tersebut terancam jerat Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan—sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana—dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp2 miliar.
“BPOM berkomitmen menindaklanjuti setiap temuan pengawasan melalui penelusuran terhadap sumber produksi dan distribusi, serta pelaksanaan langkah pengawasan terhadap produk yang melanggar ketentuan,” kata dia.
Selain penindakan, BPOM menilai koordinasi lintas pemangku kepentingan harus terus diperkuat untuk memutus peredaran produk berisiko di masyarakat, termasuk pengawasan di kanal penjualan daring. Langkah penanganan terhadap setiap produk akan disesuaikan dengan hasil pemeriksaan dan mekanisme tindak lanjut yang berlaku.
Masyarakat pun diimbau untuk tidak membeli maupun mengonsumsi 39 produk temuan BPOM tersebut. Sebelum membeli atau menggunakan OBA, masyarakat diminta selalu menerapkan Cek KLIK (Kemasan, Label, Izin edar, dan Kedaluwarsa) serta memverifikasi keabsahan izin edar melalui laman cekbpom.pom.go.id atau aplikasi BPOM Mobile.