IDXChannel - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) meminta pemerintah menaikkan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari saat ini Rp4,5 juta menjadi Rp7,5 juta per bulan.
Presiden KSPI, Said Iqbal mengatakan, dengan kenaikan PTKP tersebut pekerja berpenghasilan hingga Rp7,5 juta per bulan tidak dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang diharapkan mampu mendongkrak daya beli.
"Daya beli buruh naik, daya beli masyarakat juga naik. Kalau buruh belanja kan masyarakat kecil juga naik pendapatannya, tukang mie ayam, tukang bubur, tukang pekerja informal, karena buruh belanja," ucapnya dalam konferensi pers, Senin (16/11/2026).
Said Iqbal menilai kenaikan PTKP juga lebih tepat dibandingkan pemberian subsidi PPh Pasal 21 kepada pekerja. Pasalnya, kebijakan subsidi pajak berpotensi berakhir sewaktu-waktu, sementara kenaikan PTKP dapat menjadi kebijakan yang lebih berkelanjutan.
"Kalau subsidi itu dari 2027, 2028 bisa hilang, kan subsidi, 2029 bisa hilang. Jadi yang benar itu bukan subsidi PTKP, dan kalau tidak salah kan Menko Perekonomian juga sedang mempertimbangkan, bersama Menteri Keuangan," katanya.
Alasan lainnya, Said menilai kenaikan PTKP tidak serta-merta merugikan penerimaan negara. Meskipun penerimaan PPh Pasal 21 berpotensi berkurang, peningkatan daya beli masyarakat dinilai dapat mendorong penerimaan pajak lainnya, terutama Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Dia menjelaskan, tambahan penghasilan yang dapat dibelanjakan masyarakat akan meningkatkan konsumsi barang dan jasa. Dengan demikian, aktivitas ekonomi dan penerimaan PPN berpotensi ikut meningkat.
"Istilahnya keluar kantong kiri masuk kantong kanan. Tapi daya beli naik. Pertumbuhan ekonomi naik, lapangan kerja tercipta baru yang formal ya. Itu aja alasannya," tutur Said Iqbal.
(Febrina Ratna Iskana)