sosmed sosmed sosmed sosmed
get app
Advertisement

Buruh Minta UMP Jakarta 2027 Naik Jadi Rp6,21 Juta, Begini Rinciannya

News editor Iqbal Dwi Purnama
21/11/2026 00:39 WIB
KSPI menyebut angka Rp6,21 juta merupakan usulan unsur
Buruh Minta UMP Jakarta 2027 Naik Jadi Rp6,21 Juta, Begini Rinciannya (FOTO:iNews Media Group)
Buruh Minta UMP Jakarta 2027 Naik Jadi Rp6,21 Juta, Begini Rinciannya (FOTO:iNews Media Group)

IDXChannel - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta merevisi Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 menjadi Rp6,21 juta.

Permintaan tersebut disampaikan menyusul penetapan UMP Jakarta 2027 sebesar Rp6.136.000.

Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mengatakan angka Rp6,21 juta merupakan usulan unsur buruh dalam Dewan Pengupahan DKI Jakarta. Menurutnya, usulan tersebut didasarkan pada formula perhitungan yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Adapun perhitungan yang diajukan buruh menggunakan angka inflasi DKI Jakarta sebesar 3,01 persen dan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,67 persen, dengan indeks tertentu atau alfa sebesar 1,0.

"KSPI dan Partai Buruh meminta agar keputusan Gubernur DKI Jakarta terhadap UMP 2027 direvisi, yang tadinya Rp6.136.000 menjadi Rp6.210.000," ujar Said Iqbal dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (20/11/2026).

Dia menilai penetapan UMP Jakarta 2027 belum mencerminkan kebutuhan hidup pekerja di Ibu Kota. Terlebih, biaya hidup di Jakarta dinilai lebih tinggi dibandingkan sejumlah daerah penyangga, seperti Bekasi dan Karawang.

Said juga mempertanyakan besaran upah minimum Jakarta yang dinilai lebih rendah dibandingkan wilayah industri di Jawa Barat. Padahal biaya hidup di Jakarta relatif lebih mahal.

Dia mencontohkan perusahaan yang sama dapat memberikan standar upah berbeda antara pekerja di Jakarta dan wilayah Bekasi maupun Karawang. Menurut Said, apabila menggunakan indeks tertentu sebesar 1,0, upah minimum di sejumlah wilayah industri tersebut berpotensi mencapai Rp6,35 juta hingga Rp6,38 juta.

"Kalau pengusaha di Bekasi dan Karawang bisa membayar upah lebih tinggi, mengapa perusahaan di Jakarta tidak bisa? Padahal biaya hidup di Jakarta lebih mahal," katanya.

Lebih lanjut, Said menilai kebijakan pengupahan Pemprov DKI Jakarta berpotensi memperlebar kesenjangan pendapatan antara kelompok pekerja berupah minimum dan kelompok berpenghasilan tinggi.

Dia juga menolak argumentasi bahwa fasilitas publik dan bantuan sosial, seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP), Transjakarta gratis, serta bantuan sembako, dapat menjadi kompensasi atas penetapan upah minimum.

Menurutnya, fasilitas tersebut tidak secara langsung dinikmati seluruh pekerja, khususnya buruh yang bekerja di kawasan industri dan memiliki kebutuhan transportasi sendiri. Atas dasar itu, KSPI dan Partai Buruh meminta Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau kembali keputusan penetapan UMP 2027.

Apabila tuntutan revisi tidak dipenuhi, KSPI DKI Jakarta berencana menempuh jalur hukum melalui gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Selain itu, buruh juga menyiapkan kampanye penolakan dan aksi demonstrasi secara berkelanjutan di Balai Kota Jakarta.


(kunthi fahmar sandy)

Advertisement
Advertisement