Adapun BPHTB merupakan pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Pungutan tersebut menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota sehingga kebijakan pengurangan maupun pembebasannya ditetapkan oleh masing-masing pemerintah daerah.
Dalam pelaksanaannya, pembayaran BPHTB dilakukan melalui organisasi perangkat daerah (OPD) yang menangani pendapatan daerah atau kanal pembayaran pajak daerah yang telah ditetapkan pemerintah setempat.
Uunk menyebutkan, dukungan pemerintah daerah tersebut turut berkontribusi terhadap capaian pendaftaran tanah nasional. Hingga 2026, sebanyak 129 juta bidang tanah telah terdaftar di seluruh Indonesia.
Dia mengapresiasi pemda yang telah memberikan insentif BPHTB dan berharap kebijakan serupa dapat diperluas ke lebih banyak wilayah. Kolaborasi pemerintah pusat dan daerah dinilai penting untuk mempercepat pendaftaran tanah sekaligus memberikan kepastian hukum atas kepemilikan aset masyarakat.
"Kami berharap kolaborasi ini terus diperkuat sehingga semakin banyak masyarakat yang mendapatkan kemudahan dalam mendaftarkan tanahnya dan memperoleh kepastian hukum atas hak tanahnya," kata Uunk.
(Nadya Kurnia)