sosmed sosmed sosmed sosmed
get app
Advertisement

DPR Minta Pemerintah Tetapkan Status KLB di Daerah Terdampak ISPA Imbas Karhutla

News editor Achmad Al Fiqri
02/09/2026 10:14 WIB
Kebijakan tersebut dinilai dapat mempercepat respons pemerintah terhadap peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) yang dipicu karhutla.
DPR Minta Pemerintah Tetapkan Status KLB di Daerah Terdampak ISPA Imbas Karhutla. (Foto: Istimewa)
DPR Minta Pemerintah Tetapkan Status KLB di Daerah Terdampak ISPA Imbas Karhutla. (Foto: Istimewa)

Yahya berpandangan bahwa penetapan KLB dapat menjadi instrumen untuk memperkuat koordinasi sekaligus mempercepat langkah penanganan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

“Penetapan KLB memungkinkan penanganannya dapat dilakukan secara cepat dan terintegrasi,” tuturnya.

Merujuk data Kementerian Kesehatan, per 25 Agustus 2026, jumlah kasus ISPA di Kalbar mencapai 165.747 kasus selama tujuh bulan. Kalsel 18.423 kasus, sedangkan Kalteng ada lebih dari 3.000 kasus pada 10–16 Agustus. Sementara itu, kasus ISPA kumulatif di Riau hingga akhir Agustus mencapai 3.293 kasus.

Yahya meminta pemerintah untuk meningkatkan perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap paparan asap. Yakni anak-anak, ibu hamil, lanjut usia, serta masyarakat yang memiliki gangguan pernapasan dan penyakit jantung.

Ia juga menekankan pentingnya menyesuaikan kebijakan kesehatan dengan kondisi paparan di masing-masing daerah. Sejumlah langkah dapat diterapkan untuk mengurangi risiko kesehatan masyarakat selama kualitas udara memburuk.

Halaman : 1 2 3
Advertisement
Advertisement