"Salah satu cara untuk melaksanakannya adalah dengan berfokus pada hanya 2-3 kursi Senat dan 8-10 kursi DPR," kata Musk.
“Mengingat selisih kursi yang sangat tipis antara partai Republik dan Demokrat, jumlah tersebut akan cukup untuk menjadi suara penentu pada undang-undang yang kontroversial, memastikan bahwa undang-undang tersebut melayani keinginan rakyat yang sebenarnya," ujarnya.
Musk meninggalkan jabatan penasihat senior pemerintahan Trump pada akhir Mei. Ia awalnya ditunjuk untuk memimpin Departemen Efisiensi Pemerintah presiden.
Sejak saat itu, Musk dan Trump kerap berselisih paham. Baru-baru ini, Trump bahkan sempat mengancam akan mendeportasi Musk. (Wahyu Dwi Anggoro)