Muhammad Refi Sandi/MPI
IDXChannel - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengatakan, Pemprov DKI menyiapkan dua opsi menangani warga yang terdampak program normalisasi Ciliwung. Opsinya antara lain ganti untung pemilik lahan dan memindahkan warga ke rumah susun (rusun) milik DKI.
"Kami memiliki dua opsi. Pertama, warga yang masih memiliki lahan dan atas haknya di pinggir kali akan diganti untung. Kedua, bagi warga yang tinggal di bantaran kali dan tidak memiliki alas hak, kami pindahkan ke rusun," kata Heru, ditulis Rabu (9/11/2022).
Selain itu, dia menambahkan, Kementerian PUPR tengah mengebut proyek Bendungan Ciawi. Heru optimistis adanya bendungan tersebut dapat mengurangi 40 persen potensi banjir di Jakarta.
"(Setelah) Sukamahi selesai, saya akan memperpanjang penlok (penentuan lokasi) di sodetan agar bisa diselesaikan. Udah lumayan besar itu. Setidaknya bisa mengurangi 40 persen," ucapnya.
Eks Wali Kota Jakarta Utara itu menargetkan normalisasi sungai Ciliwung di era kepemimpinannya sepanjang 4,8 kilometer. Tak hanya itu, Heru akan fokus menangani permasalahan banjir di Jakarta Timur dan Jakarta Selatan.
"Sepanjang 4,8 kilometer, itu panjangnya. Timur dan Selatan yang memang harus pengendalian banjir. Kan Pemda dituntut supaya tidak banjir," terang Heru.
Sebelumnya, Heru Budi Hartono menganggarkan Rp700 miliar untuk pembebasan lahan normalisasi sungai Ciliwung. Adapun anggaran tersebut masuk ke dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2023 mendatang.
"Normalisasi kali Ciliwung kurang lebih sekitar Rp700 miliar," kata Heru.
Heru membeberkan akan membebaskan lahan di empat kelurahan untuk proyek normalisasi sungai Ciliwung tersebut.
"Pembebasan lahan kan ada beberapa 4 kelurahan, kurang lebih segitu," ujar Heru.
Diketahui program normalisasi sungai sempat mandek di era kepemimpinan Anies Baswedan yang memilih fokus kepada program 942 sebagai upaya mengatasi permasalahan banjir Jakarta.
(FAY)
