Muhammad Refi Sandi/MPI
"Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi DKI Jakarta telah mengkalkulasi atau menghitung sebenarnya kebutuhan kita untuk bisa setara dengan kota-kota global lainnya di dunia membutuhkan anggaran sekitar Rp600 triliun,” kata Joko dalam acara Sosialisasi UU No.2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual, Selasa (9/7/2024).
Dia menyebut nilai APBD DKI Jakarta yang masih diangka Rp80-84 triliun masih jauh dari yang harus disiapkan menuju Jakarta Kota Global.
Terlebih lagi, postur APBD DKI Jakarta untuk belanja bantuan sosial (bansos) sudah mencapai hampir 30 persen, dan belanja pegawai sebesar 34 persen.
“Belanja modal kita berupaya untuk bisa meningkatkan menjadi 19 persen yang seharusnya menurut UU No. 1 Tahun 2022 tentang hubungan-hubungan antara pemerintah pusat dan daerah itu sampai 40 persen. Nah, gap antara kebutuhan antara anggaran dari Rp600 triliun, kita topang dengan anggaran belanja modal yang sekarang ini hanya sekitar 19 persen. Masih jauh dari apa yang harus kita siapkan," kata dia
(FRI)
