Irfan Maulana/MPI
Mahfud lantas menyinggung kalau sebenarnya para pejabat mengetahui praktik korupsi dan mafia hukum. Namun, kadang kala perbuatan melawan hukum itu sendiri sulit untuk diselesaikan lewat jalur hukum.
"Karena hukum itu perlu prosedur prosedur. Tapi orang yang melanggar hukum itu gak perlu prosedur. Langsung melanggar begitu saja. Maka jadi susah kan," katanya.
"Misalnya, Bapak ada orang yang sekarang banyak, yang sekarang banyak, tiba-tiba tanahnya hilang, banyak di laporan di kantor saya," pungkasnya.
Sebagai informasi, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada 2022 tercatat turun drastis. Indonesia meraih skor 34/100 atau turun empat poin dari tahun 2021 dengan skor 38/100.
Demikian hasil Corruption Perception Index (CPI) atau Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun pengukuran 2022 yang dirilis oleh Transparency Internasional.
(YNA)
