Wahyu Dwi Anggoro
IDXChannel - Indonesia mengangkat isu Rohingya dan Palestina dalam Forum Pengungsi Global di Jenewa pada Rabu (13/12/2023). Pertemuan tersebut diadakan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dan dihadiri 140 negara.
"Kehadiran Indonesia dalam forum tersebut menjadi sangat penting khususnya ditengah situasi beberapa waktu terakhir ini di mana Indonesia menghadapi tantangan masuknya para pengungsi Rohingya," kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam press briefing seusai pertemuan.
Dalam pertemuan tersebut, Retno menyampaikan bahwa dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Dunia tengah menghadapi lonjakan pengungsi yang sangat besar dan salah satu penyebabnya adalah perang dan konflik yang terjadi di berbagai belahan dunia.
Retno mengingatkan bahwa komunitas internasional memiliki kewajiban untuk mencegah dan menghentikan perang dan konflik. Negara-negara juga harus menghormati hukum internasional, termasuk hukum humaniter internasional.
"Kewajiban ini juga berlaku untuk Palestina. Rakyat Palestina telah terusir dari rumah dan tanah mereka dan mereka menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri, tanah mereka direbut dan diambil. Dan sekarang, rakyat Gaza menjalani mimpi buruk mereka karena upaya untuk genjatan senjata terus menghadapi hambatan," terangnya.
"Sementara itu, di Myanmar kekerasan terus terjadi yang memaksa kaum Rohingya meninggalkan rumah mereka yaitu Myanmar. Karena itu, saya mengajak masyarakat internasional bekerja sama untuk menghentikan konflik dan memulihkan demokrasi di Myanmar, sehingga pengungsi Rohingya dapat kembali ke rumah mereka," lanjutnya.
Selain itu, Retno juga mengingatkan adanya indikasi kuat bahwa para pengungsi telah menjadi korban dari tindak pidana perdagangan orang (TPPO), termasuk ribuan pengungsi yang datang ke Indonesia.
"Adanya TPPO semakin menambah kompleksitas dan sulitnya penanganan isu pengungsi. Saya jelaskan bahwa Indonesia tidak akan ragu-ragu untuk memerangi TPPO yang merupakan kejahatan transnasional. Namun, Indonesia tidak dapat menjalankannya sendiri. Diperlukan kerja sama yang erat, baik di kawasan maupun internasional untuk memerangi TPPO," jelasnya.
"Selain itu, saya juga menekankan kewajiban menerima resettlement bagi negara pihak Konvensi Pengungsi. Saya sampaikan proses resettlement akhir-akhir ini berjalan dengan sangat lamban. Banyak negara pihak bahkan menutup pintu mereka untuk para pengungsi," pungkasnya. (WHY)
