Wahyu Dwi Anggoro
Sebelumnya, defisit anggaran non-darurat Jerman dibatasi tidak melebihi 0,35 persen dari produk domestik bruto (PDB). Bundestag setuju untuk melonggarkan kebijakan tersebut untuk belanja militer, dana infrastruktur, dan anggaran daerah.
Perubahan ini juga membutuhkan persetujuan dari Bundesrat yang mewakili negara bagian. Banyak pihak yang mengritik pelonggaran pembatasan utang karena Jerman selama ini menjadi contoh kebijakan fiskal yang disiplin.
"Jerman tidak lagi tertarik untuk memberikan contoh pengeluaran yang hemat," kata Kepala Makro Global ING Carsten Brzeski. (Wahyu Dwi Anggoro)
