Heri Purnomo
Adapun dari pendalam, Nur isnin menyatakan kejadian terkait dengan pelayanan maskapai dengan penumpang sehingga tidak masuk dalam ranah pidana menurut yurisdiksiNegara Indonesia berdasarkan Konvensi Tokyo 1963 (Convention on Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft), sebagaimana tercantum pada Pasal 3 Konvensi Tokyo 1963 mengatur bahwa negara yang berhak melaksanakan yurisdiksi terhadap tindak pidana adalah negara tempat pesawat udara tersebut didaftarkan.
"Mengingat pesawat udara Turkish Airlines registrasi TC-LJG terdaftar di Negara Turki, maka yurisdiksi yang berlaku adalah yurisdiksi Negara Turki," katanya.
Lebih lanjut, Nur Isnin menegaskan kepada semua maskapai baik maskapai nasional maupun asing yang beroperasi dari/ke Indonesia, agar memperhatikan kenyamanan penumpang khususnya Warga Negara Indonesia (WNI) yang ada dalam penerbangan.
"Sehingga tidak menimbulkan keributan yang akan berdampak pada keselamatan dan keamanan penerbangan. Maskapai juga harus melakukan pengawasan terhadap penumpang yang membawa binatang peliharaan (pet) dan memastikan sudah memenuhi aturan yang berlaku," pungkasnya.
(NDA)
