Achmad Al Fiqri
IDXChannel - Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi adanya transfer data pribadi Warga Negara Indonesia (WNI) dalam kesepakatan dagang untuk menurunkan tarif resiprokal menjadi 19 persen.
Dia menegaskan pemerintah harus bisa melindungi data pribadi masyarakat.
"Tentu saja pemerintah harus bisa melindungi terkait dengan data pribadi yang ada bagi warga negara Indonesia," ujar Puan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (24/7/2025).
Terlebih lagi Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. "Kita sudah mempunyai UU Perlindungan Data Pribadi," tuturnya.
Sebagai informasi, kesepakatan transfer data pribadi dari Indonesia ke Amerika Serikat (AS) menjadi salah satu klausul bagi pemerintah dalam negosiasi penurunan tarif resiprokal menjadi 19 persen.
Hal tersebut diketahui dari pernyataan resmi Gedung Putih. Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto menegaskan saat ini pemerintah Indonesia masih melakukan negosiasi dengan pemerintah AS.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menyebut perlindungan data pribadi WNI tetap ada di tangan pemerintah Indonesia.
Menurutnya, pertukaran data terbatas untuk kepentingan pengawasan komoditas tertentu, termasuk mengenai golongan dual use bukan hanya bermanfaat, tapi juga berpotensi disalahgunakan.
Dia memastikan tujuan kerja sama ini bersifat komersial. Terkait dengan keamanan data, dia menjamin, data WNI tidak dikendalikan penuh oleh pihak asing.
(Febrina Ratna Iskana)
