Danandaya Arya Putra
IDXChannel - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango menyebut banyak pejabat yang tidak jujur saat mengisi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Padahal, LHKPN merupakan instrumen yang dibuat dalam rangka pencegahan korupsi.
"Ternyata pengisian LHKPN itu lebih banyak abal-abalnya daripada benarnya. Fakta pengisian itu enggak benar," kata Nawawi dalam acara Seminar Nasional Hakordia 2024, di gedung Mahkamah Agung (MA) pada Senin (9/12/2024).
"Ada ratusan, bahkan lebih daripada itu yang kita temukan, bahwa ada ketidakjujuran dalam pengisian LHKPN," tambahnya.
Dia lantas menjelaskan pemerintah sebetulnya bisa mengedepankan sisi pencegahan dibandingkan penindakan.
"Lalu UU 30/2002, itu tugas pencegahan itu ditaruh di urutan ke lima. Jadi setelah koordinasi, monitoring, supervisi, penindakan, baru kemudian pencegahan. Tapi kalau di UU 19/2019 itu tugas pencegahan ditaruh di urutan yang pertama," sambungnya.
