Langkah ini menjadi penting karena gangguan layanan pada saat rollout dapat langsung berdampak kepada masyarakat yang membutuhkan akses.
Digitalisasi bansos saat ini telah melalui tahap piloting di sejumlah daerah. Pemerintah kemudian menyiapkan perluasan layanan hingga mencakup seluruh wilayah secara nasional.
Meutya mengatakan antusiasme masyarakat menjadi salah satu pertimbangan dalam memperluas layanan tersebut.
“Masyarakat sangat antusias, ini ditunggu-tunggu, dan karena itu, kita akan lakukan roll out nasional, tidak hanya lagi di 215 kabupaten,” katanya.
Namun, perluasan layanan tidak hanya bergantung pada kemampuan sistem menampung pengguna. Akurasi data penerima juga menjadi bagian penting dalam pelaksanaan digitalisasi bansos.
Untuk itu, Komdigi dan K/L terkait telah menyiapkan mekanisme sanggah secara digital.
Masyarakat dapat menggunakan mekanisme tersebut apabila menemukan data yang tidak sesuai dan mengajukan koreksi melalui sistem.
“Ketika ada data yang salah, silakan, kita juga sudah menyiapkan mekanisme sanggah secara sistem. Mekanisme sanggah juga sudah siap untuk kemudian data selalu diperbaiki,” ujar Meutya.
Mekanisme tersebut memungkinkan pemutakhiran data terus dilakukan setelah layanan berjalan.
Dengan demikian, digitalisasi tidak berhenti pada pemindahan proses layanan ke sistem elektronik, tetapi juga menyediakan ruang bagi masyarakat untuk memperbaiki data yang keliru.
(Dhera Arizona)