Mei Sada
IDXChannel - Kementerian Komunikasi dan Digital RI memberikan penjelasan mengenai maraknya spam komentar judi online (judol).
Di mana berdasarkan data yang diterima, akun milik influencer daerah menjadi sasaran utama penyebaran komentar spam judi online di media sosial.
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menjelaskan, lebih dari separuh serangan menyasar kreator konten lokal. Di mana mereka memiliki tingkat interaksi tinggi dengan pengikutnya.
Ia menjelaskan, pola penyebaran spam judi online mengalami perubahan. Jika sebelumnya pelaku menyebarkan promosi secara acak, kini mereka lebih memilih akun-akun yang memiliki engagement tinggi agar promosi dapat menjangkau lebih banyak pengguna.
“Target utama juga bergeser. Distribusi sasaran menunjukkan bahwa akun yang paling banyak di-spam itu menyasar mereka yang memiliki engagement tinggi,” kata Meutya usai audiensi dengan Meta Indonesia di Kantor Komdigi pada Selasa (30/6/2026).
Berdasarkan data Komdigi, sebanyak 52 persen serangan komentar spam menyasar influencer daerah. Sementara 31 persen lainnya mengincar akun instansi pemerintah, 12 persen media massa, dan 5 persen tokoh publik maupun politisi.
Influencer daerah dipilih karena dianggap memiliki audiens yang sesuai dengan target pasar operator judi online.
“Influencer daerah dinilai lebih efektif karena memiliki audiens yang sesuai dengan target pasar operator judi online,” ujarnya.
Tak hanya itu, pelaku juga mulai menyasar akun-akun resmi, seperti milik instansi pemerintah maupun media massa. Alasannya, akun-akun tersebut dinilai lebih sulit diblokir atau diputus aksesnya sehingga komentar spam dapat bertahan lebih lama dan menjangkau lebih banyak pengguna.
“Karena mereka juga melihat bahwa akun-akun resmi seperti ini akan sulit dilakukan pemutusan akses baik oleh pemerintah maupun oleh platform,” kata Meutya.
Temuan ini menjadi salah satu alasan Komdigi menggandeng Meta Indonesia untuk memperkuat penanganan spam judi online. Pemerintah juga akan mengajak platform digital lain membentuk tim bersama untuk menekan penyebaran promosi judi online melalui kolom komentar.
Selain platform digital, penanganan ini juga akan melibatkan Kepolisian, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
(kunthi fahmar sandy)
