Kondisi tersebut menuntut pengawasan yang lebih adaptif dan kolaboratif antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan perusahaan platform digital.
Kompleksitas ancaman itu tercermin dari sejumlah pengungkapan kasus oleh kepolisian. Pada Juli 2026, Bareskrim Polri membongkar jaringan eksploitasi seksual anak yang memanfaatkan media sosial dan aplikasi Telegram untuk menjaring korban.
Selanjutnya, pada September 2026, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri mengungkap praktik siaran langsung bermuatan pornografi melalui TikTok dan Tevi dengan mengamankan enam orang sebagai tersangka.
Selain pola distribusi yang semakin beragam, Meutya juga menyoroti pemanfaatan kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI) untuk menghasilkan konten seksual menggunakan karakter maupun objek digital. Perkembangan ini menghadirkan tantangan baru dalam pengawasan konten bermuatan seksual di ruang digital.
Meutya turut menyoroti perbedaan penafsiran mengenai kategori pornografi antara pemerintah dan perusahaan platform digital. Ia menegaskan, aktivitas bermuatan seksual yang ditampilkan secara terbuka di media sosial harus ditangani berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.