Ia mengingatkan perusahaan teknologi agar tidak hanya mengandalkan pedoman komunitas atau community guidelines internal dalam menentukan kelayakan suatu konten. Standar internal platform harus tetap mengacu pada hukum nasional, terutama ketika beroperasi dan menyediakan layanan bagi masyarakat Indonesia.
“Mereka harus mengikuti hukum yang berlaku di Indonesia. Tidak boleh hanya memakai community guidelines-nya atau mengikuti standar internasional saja,” jelasnya.
Untuk memperkuat perlindungan anak di ruang digital, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS).
Regulasi ini mengatur tanggung jawab penyelenggara platform digital dalam menyediakan layanan yang sesuai dengan usia dan tingkat risiko bagi anak.
Meutya menekankan bahwa tanggung jawab perlindungan anak tidak dapat dibebankan kepada pemerintah semata. Perusahaan teknologi perlu berperan aktif dalam mengawasi konten pada platform masing-masing.