Felldy Utama
IDXChannel - Otoritas Malaysia masih belum membuka akses bagi pemerintah Indonesia untuk memberikan pendampingan terkait kasus penembakan lima warga negara Indonesia (WNI) di perairan Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia.
Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Abdul Kadir Karding mengatakan, pada prinsipnya, pemerintah akan menyiapkan advokasi pendamping. Namun, hal itu belum bisa dilakukan.
"Sekarang memang oleh pemerintah Malaysia atau pihak kepolisian dan imigrasi Malaysia belum membolehkan untuk dibuka akses pada jenazah dan pada korban-korban lainnya yang dirawat di beberapa rumah sakit," kata Karding kepada wartawan, Senin (27/1/2025).
Kendati demikian, dia memastikan pemerintah terus berupaya agar bisa memberikan pendampingan terhadap para WNI yang menjadi korban penembakan tersebut. Upaya itu terus dilakukan hingga saat ini.
"Kementerian luar negeri dalam hal ini kedutaan besar sekaligus kami di kementerian P2MI akan memastikan akan ada pendampingan," kata dia.
Seperti diketahui, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) menembak lima WNI pekerja Migran unprocedural di Perairan Tanjung Ruh, Malaysia, Jumat, 24 Januari 2025.
Akibatnya penembakan itu, satu orang meninggal dunia, satu orang kritis, dan tiga lainnya terluka.
Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) menduga, lima pekerja migran yang ditembak oleh APMM di Perairan Tanjung Rhu itu diduga melalui jalur unprocedural atau ilegal.
"Jadi kan ini di perairan Tanjung Rhu, bisa jadi mereka tengah meninggalkan Malaysia, status mereka diduga unprocedural, atau dari Indonesia menuju Malaysia," kata Wakil Menteri P2MI, Christina Aryani.
Pasalnya, kata dia, lima WNI itu pun tak membawa data diri mereka, dan hingga kini pihaknya juga masih menelusuri data-data korban dan keluarganya, dengan dibantu atase polisi di KBRI Kuala Lumpur, Malaysia.
(Nur Ichsan Yuniarto)
