Kunthi Fahmar Sandy
IDXChannel - Para pemimpin NATO menandatangani kesepakatan untuk meningkatkan anggaran pertahanan saat pertemuan puncak di Den Haag 24-25 Juni 2025.
Dilansir dari laman Aljazeera Kamis (26/6/2025), agenda utama pertemuan ini adalah target anggaran pertahanan baru yang diminta oleh Presiden AS Donald Trump, sehingga membuat anggota NATO membelanjakan 5 persen dari hasil ekonomi mereka untuk pertahanan dan keamanan inti.
Lonjakan anggaran pertahanan NATO ini terjadi di tengah ancaman yang dirasakan dari Rusia, menyusul perang Rusia-Ukraina. Mark Rutte, Sekretaris Nenderal NATO dan Mantan Perdana Menteri Belanda menggambarkan Rusia sebagai ancaman paling signifikan dan langsung bagi NATO.
Anggota aliansi diharapkan dapat memenuhi target tersebut pada 2035, tetapi target tersebut akan ditinjau kembali pada 2029.
Target belanja baru ini akan dicapai dalam 10 tahun ke depan dan merupakan lonjakan senilai ratusan miliar dolar per tahun dari target saat ini sebesar 2 persen dari produk domestik bruto (PDB).
Negara mana yang memenuhi target saat ini sebesar dua persen?
Pada 2006, Menteri Pertahanan NATO sepakat untuk mengalokasikan setidaknya 2 persen dari PDB mereka untuk belanja pertahanan. Namun, hanya sedikit yang melakukannya. Baru setelah aneksasi Rusia atas Krimea pada 2014, negara-negara anggota sepakat untuk membelanjakan 2 persen dari PDB untuk pertahanan pada pertemuan puncak NATO di Wales pada 2014.
Saat ini, 23 dari 32 negara anggota telah memenuhi target ini dengan aliansi secara keseluruhan membelanjakan 2,61 persen dari PDB gabungannya untuk pertahanan tahun lalu.
Polandia memimpin negara-negara NATO dalam belanja pertahanan, mengalokasikan 4,1 persen dari PDB-nya, diikuti oleh Estonia dan Amerika Serikat masing-masing sebesar 3,4 persen, Latvia sebesar 3,2 persen, dan Yunani sebesar 3,1 persen.
Negara-negara NATO yang berbatasan dengan Rusia, seperti Estonia dan Lithuania, telah meningkatkan anggaran pertahanan mereka secara signifikan kurang dari satu persen PDB mereka hanya 10 tahun yang lalu.
Satu-satunya negara NATO yang anggaran pertahanannya pada 2024 lebih rendah, sebagai persentase dari PDB-nya, dibandingkan tahun 2014? Ya, Amerika Serikat.
Dari mana uang itu akan berasal?
Anggota NATO harus memutuskan sendiri dari mana mereka akan mendapatkan uang tambahan untuk dialokasikan untuk pertahanan.
Rutte menyatakan bahwa bukan hal yang sulit bagi para anggota untuk menyetujui peningkatan belanja pertahanan hingga 5 persen dari PDB karena meningkatnya ancaman dari Rusia. Namun, para menteri di Inggris, belum menjelaskan dari mana mereka akan mendapatkan uang tambahan untuk dibelanjakan.
Sementara itu, Uni Eropa mengizinkan negara-negara anggota untuk meningkatkan belanja pertahanan sebesar 1,5 persen dari PDB setiap tahun selama empat tahun tanpa langkah-langkah disipliner apa pun yang akan berlaku setelah defisit nasional di atas 3 persen dari PDB.
Selain itu, para menteri Uni Eropa menyetujui pembentukan dana persenjataan sebesar 150 miliar euro (USD174 miliar) dengan menggunakan pinjaman Uni Eropa untuk memberikan pinjaman kepada negara-negara untuk proyek pertahanan bersama.
Ketika ditanya apakah anggota NATO harus berkomitmen pada target 5 persen? Presiden AS Donald Trump mengatakan, "Saya pikir mereka harus melakukannya. Kami telah mendukung NATO begitu lama, dalam banyak kasus, saya yakin, membayar hampir 100 persen dari biayanya," kata Trump.
Bagaimana pengeluaran pertahanan dibandingkan dengan bidang lain?
Ketika suatu negara diminta untuk membelanjakan lebih banyak untuk pertahanan, uang itu harus berasal dari suatu tempat. Kecuali pemerintah memperluas anggaran mereka atau meningkatkan pendapatan baru, peningkatan pengeluaran militer dapat membebani sektor lain yang diandalkan orang setiap hari seperti perawatan kesehatan dan pendidikan.
Saat ini, tidak ada dari 32 anggota NATO yang menghabiskan lebih banyak untuk pertahanan daripada perawatan kesehatan atau pendidikan. Namun, jika target pengeluaran pertahanan 5 persen yang baru diadopsi, maka 21 negara yang saat ini berinvestasi kurang dari lima persen dalam pendidikan akan berakhir dengan mengalokasikan lebih banyak untuk militer daripada untuk sekolah.
(kunthi fahmar sandy)
