Kurnia Nadya
Persyaratan tingkat kesehatan tersebut nantinya ditetapkan oleh LPS dengan berkoordinasi bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), antara lain melalui perhitungan Risk-Based Capital (RBC) masing-masing perusahaan asuransi.
Menurut Ferdinan, penerapan persyaratan tingkat kesehatan perusahaan merupakan praktik yang juga diterapkan di negara-negara lain yang menyelenggarakan program penjaminan polis asuransi. Persyaratan ini diperlukan untuk memitigasi risiko kegagalan peserta pada tahap awal implementasi sekaligus menjaga keberlanjutan manfaat program.
“Dengan mewajibkan syarat tingkat kesehatan tertentu, diharapkan Penjaminan Polis Asuransi dapat terhindar dari risiko kegagalan peserta di fase awal implementasi. Selain itu, penetapan syarat tersebut penting bagi keberlanjutan manfaat program Penjaminan Polis Asuransi,” jelasnya.
Penyiapan ketentuan kepesertaan menjadi bagian penting dari persiapan aktivasi PPP yang ditargetkan pada Juli 2027. Melalui penetapan kriteria yang terukur, program ini diharapkan dapat berjalan efektif dan memberikan perlindungan kepada pemegang polis asuransi di Indonesia
Ini Cara LPS Tumbuhkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Industri Asuransi
Selanjutnya, salah satu yang juga menjadi fokus LPS saat ini adalah terus mendorong pemahaman masyarakat mengenai skema penjaminan polis asuransi, sebagai bagian dari upaya memperkuat kepercayaan publik terhadap industri asuransi.
