sosmed sosmed sosmed sosmed
get app
Advertisement

Masih Ada Kasus Keracunan, Komisi XI DPR Desak Pembentukan Satgas MBG

News editor Felldy Utama
02/09/2026 13:43 WIB
Wakil Ketua Komisi IX DPR, Yahya Zaini meminta BGN melakukan investigasi dan terbuka untuk mengetahui penyebab kasus keracunan dan membenahi tata kelola.
Masih Ada Kasus Keracunan, Komisi XI DPR Desak Pembentukan Satgas MBG. (Foto: Istimewa)
Masih Ada Kasus Keracunan, Komisi XI DPR Desak Pembentukan Satgas MBG. (Foto: Istimewa)

IDXChannel—Komisi IX DPR RI mendesak pemerintah membentuk satuan tugas program Makan Bergizi Gratis (Satgas MBG). Desakan ini muncul setelah adanya kasus keracunan yang terjadi Pondok Pesantren (Ponpes) Manbaul Hakim, Sidoarjo, Jawa Timur.

Wakil Ketua Komisi IX DPR, Yahya Zaini mengaku prihatin atas kasus keracunan yang terjadi di berbagai tempat yang meningkat akhir-akhir ini. Ia meminta korban keracunan ditangani dengan baik dan biayanya ditanggung oleh BGN.

"Masih terjadinya kasus keracunan menunjukkan tata kelola MBG masih perlu diperbaiki. Walaupun Kepala BGN yang baru sudah melakukan perbaikan dan tindakan tegas tapi belum menyentuh seluruh dapur yang ada," kata Yahya kepada wartawan, Rabu (2/9/2026).

Yahya meminta BGN melakukan investigasi secara tuntas dan terbuka untuk mengetahui penyebab kasus keracunan dan membenahi tata kelola dengan detail dan terinci. 

Ia menghargai tindakan tegas BGN yang menutup sementara dapur yang menyebabkan keracunan dan mencopot kepala dapurnya. Tindakan tegas tersebut perlu diikuti dengan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola, pengawasan dan sdm pengelola dapur. 

Yahya melihat, sebagian besar kasus keracunan terjadi akibat kelalaian pengelolaan makanan yg menjadi tanggung jawab kepala dapur. Terkait dengan masalah tersebut, ia minta BGN melakukan peningkatan kapasitas kepala dapur, supaya lebih profesional, berintegritas dan penuh kedisiplinan. 

"Saya minta BGN meningkatkan pengawasan secara berkala dan presisi terhadap setiap dapur dengan membentuk satgas MBG dengan melibatkan BPOM, pemerintah daerah, dinas kesehatan, kepala sekolah dan orang tua murid. Masih terjadinya kasus keracunan menunjukkan masih lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh BGN," pungkasnya.


(Nadya Kurnia)

Halaman : 1 2
Advertisement
Advertisement