Kurnia Nadya
IDXChannel—Anggaran dan alokasi dana kelolaan BPDPKS yang mencapai Rp68,3 triliun menjadi sorotan tajam dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI bersama Kementerian Pertanian (Kementan) di Gedung Nusantara, Jakarta, Selasa (18/8/2026).
DPR mempertanyakan efektivitas pendistribusian dana tersebut yang dinilai belum optimal menyasar peningkatan produktivitas petani sawit mandiri.
Dalam rapat tersebut, anggota Komisi IV DPR RI menyoroti ketimpangan alokasi dana kelolaan sawit yang lebih banyak terserap untuk program mandatori biodiesel dibandingkan untuk bantuan langsung ke hilir maupun ke petani rakyat dengan skala lahan di bawah empat hektare.
"Dana BPDPKS itu mencapai Rp68,3 triliun, tetapi yang mengalir ke program biodiesel justru mencapai puluhan triliun. Sementara petani sawit kita di daerah masih kesulitan dapat pupuk dan bantuan peremajaan lahan. Harus ada evaluasi distribusi dana ini agar berpihak pada petani kecil," tegas Anggota Komisi IV DPR Agus Ambo Djiwa.
Menanggapi kondisi sektor perkebunan, Kementerian Pertanian memaparkan bahwa pihaknya telah mengusulkan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) sebesar Rp5 triliun untuk penguatan komoditas perkebunan bernilai ekspor tinggi pada Tahun Anggaran 2027.
