Raka Dwi Novianto
IDXChannel – Sejumlah daerah dikatakan telah mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Hal itu diungkapkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, akhir pekan ini.
"Saya sudah melakukan Zoom meeting dengan seluruh sekda-sekda sebagian sudah mengalokasikan anggaran di APBD-nya dan untuk tahun 2025 ini lebih kurang kontribusi daerah yang mau menyumbang bukan menyumbang, maksudnya mau ikut berpartisipasi," kata Tito dalam keterangannya dikutip Sabtu (18/1/2025).
"Kalau ditambah APBD provinsi yang PAD-nya kuat itu bisa lebih kurang hampir 5 triliun (rupiah). Jadi lebih kurang bisa membangun 4.000 satuan pelayanan di sekolah-sekolah," tuturnya.
Tito mengatakan, dari hasil konsolidasi bersama pemda (pemerintah daerah), kontribusi daerah untuk pelaksanaan program MBG mencapai Rp2,3 triliun sampai Rp2,5 triliun.
"Sekali lagi targetnya antara 2.000 sampai 4.000 mulai bulan September selama 4 bulan dengan anggaran kabupaten 2,3 triliun (rupiah) kemudian Provinsi lebih kurang 2,5 triliun (rupiah). Ini kita diskusi sudah, bukannya _top down_ maunya kita perintah, tapi dari mereka ya, banyak daerah-daerah yang PAD-nya kuat," katanya.
Anggaran tersebut, menurut Tito, akan digunakan untuk membangun satuan pelayanan pemenuhan gizi di sekolah.
"Tinggal apakah peran dari pemda membangun sarana satuan pelayanan dan kemudian mendorong masyarakat untuk memproduksi pangan ternak untuk supply. Atau yang kedua daerah-daerah ini juga menyalurkan anggarannya ke sekolah membuat infrastruktur dan sekolah yang mengelola komite sekolah misalnya," jelasnya.
Tito menuturkan, dana dari APBD bersifat hibah untuk mendukung MBG. Dana tersebut akan difokuskan kepada sekolah dasar (SD).
Skema yang diterapkan nanti yaitu hibah dari APBD provinsi kepada kabupaten kota. Pemerintah kabupaten kota selanjutnya bakal menyalurkannya dalam bentuk MBG ke SD-SD di daerah masing-masing. Kendati demikian, untuk masalah operasionalisasi Program MBG akan tetap dibawah kendali Badan Gizi Nasional.
Selain itu, Tito juga menyebut setiap daerah memiliki nominal PAD yang berbeda. Karena itu, BGN akan menutupi kekurangan dana MBG di daerah-daerah yang memiliki PAD rendah.
"Ada (daerah) yang PAD-nya rendah sekali seperti Indonesia Bagian Timur. Nah, kalau ini mereka (pemda setempat) ya udah (penuhi MBG untuk) 500 anak-anak aja, yang lainnya akan di-cover oleh badan Gizi Nasional," ujar Tito.
(Ahmad Islamy Jamil)
