Riyan Rizki Roshali
IDXChannel - Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, mengungkapkan alasan seluruh izin cuti pegawai di Kementerian Pekerjaan Umum harus atas persetujuan dirinya. Menurutnya, hal itu dilakukan karena banyak izin bodong dan surat sakit palsu.
Dody mengatakan hal itu sudah dilakukan sejak dua hingga tiga bulan ke belakang. Sebelumnya, persetujuan izin cuti diserahkan kepada Sekretaris Jenderal dan Direktur Jenderal di bawahnya.
Namun seiring berjalannya waktu, ia merasa ada sesuatu yang janggal dan akhirnya meminta agar semua cuti atas persetujuan dirinya agar bisa mengkonfirmasi rasa janggalnya.
“Penarikan remnya sudah agak lamalah, mungkin sekitar dua sampai tiga bulan lalu. Cuti itu zaman dulu memang saya serahkan semua ke bawah, Sekjen, terus ke Dirjen, dan seterusnya. Terus saya kok merasa ada yang nggak beres gitu loh. Ini saya tarik rem supaya semua lari ke saya. Kalau semua lari ke saya kan saya bisa ngecek,” kata Dody saat diwawancarai di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum, Rabu (22/7/2026).
Saat semua izin harus melalui persetujuan dirinya, ia menemukan banyak izin bodong dan surat izin palsu. Dari hal tersebut, ia akhirnya bisa meminta kepada Inspektorat Jenderal Kementerian PU untuk mengecek apakah memang benar izin tersebut bodong dan surat yang digunakan adalah palsu untuk mengkonfirmasi kecurigaannya.
"Ternyata izinnya banyak yang bodong, izin bodong itu maksudnya surat sakit palsu, surat apa palsu. Kalau barang itu jatuh ke saya, kan saya bisa perintahkan Irjen untuk ngecek. Begitu saya tarik rem, semua lari ke saya, baru saya suruh cek satu-satu. Kalau ada izin cuti kira-kira lampiran dokumennya mencurigakan, saya bisa suruh Irjen untuk tolong cek deh ini benar enggak nih,” ucap dia.
Meski hal itu semakin menambah pekerjaan dirinya sebagai menteri, Dody mengaku dirinya tidak keberatan, mengingat tugasnya sebagai menteri yang merupakan pembantu presiden salah satunya adalah membentuk ASN yang berkualitas.
"Menurut saya pribadi memang itu beban. Cuma gini, kan tadi saya sampaikan sebagai pembantu Presiden, tugas saya juga meyakinkan kepada Presiden bahwa statecraft yang ketiga membentuk ASN yang berkualitas, itu juga saya kerjakan gitu. Ini dalam rangka saya membentuk ASN Kementerian PU yang lebih berkualitas, yang lebih berintegritas, yang lebih berakhlak, yang selalu menghadirkan Tuhan di hatinya,” tuturnya.
(Febrina Ratna Iskana)
