Kurnia Nadya
IDXChannel—Kementerian Pertanian mengusulkan pagu indikatif anggaran 2027 senilai Rp28,02 triliun, naik dari penatapan awal yang dipatok Rp23,23 triliun. Anggaran ini akan difokuskan pada sejumlah prioritas.
Antara lain penguatan infrastruktur hulu, pemenuhan benih berkualitas, modernisasi alsintan, hingga pencapaian target produksi komoditas utama, seperti beras sebesar 34 juta ton dan jagung 18 juta ton pada 2027.
Kendati fokus Kementan berada pada optimalisasi produksi hulu, pengamatan sektor agribisnis menilai keberhasilan target produksi ini sangat bergantung pada peran Badan Pangan Nasional (Bapanas) di sisi hilir.
Bapanas memegang peranan strategis dalam mengelola Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), menyerap hasil panen petani saat produksi melimpah, serta menjaga harga agar tidak anjlok di tingkat produsen.
Di tengah fokus peningkatan produksi hulu, sinergi antara Kementan dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) dinilai menjadi krusial untuk memastikan rantai pasok dan stabilitas harga pangan di tingkat konsumen tetap terjaga.
Dalam paparan resminya di Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR di Senayan, Menteri Pertanian Amran Sulaiman menegaskan bahwa keberhasilan pencapaian swasembada pangan yang diraih lebih cepat dari target awal, serta komitmen pemerintah untuk terus memperkuat kemandirian pangan nasional secara berkelanjutan.
"Bapak Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia telah mencapai swasembada pangan. Ke depan pemerintah akan terus memperkuat kemandirian pangan dengan menargetkan bawang putih, susu sebagai komoditas menuju swasembada," ujar Amran.
Untuk itu, Kementan mengajukan pagu indikatif senilai Rp28,02 triliun untuk mendukung realisasi target swasembada bawang putih serta susu.
Anggota Komisi IV DPR, Habibur Rahman, turut menyoroti pentingnya efektivitas anggaran hulu agar tidak berujung sia-sia saat memasuki fase pascapanen dan distribusi pasar.
"Peningkatan produksi di hulu akan sia-sia jika petani dan peternak kita berjuang sendirian di hilir menghadapi jatuhnya harga saat panen raya. Bagaimana Kementerian bisa menjamin agenda realisasi ini akan menaikkan nilai tambah dan pendapatan petani?" tegas Habibur Rahman saat menyampaikan pandangan fraksi dalam rapat kerja tersebut.
Integrasi kebijakan antara produksi hulu oleh Kementan dan pengelolaan penyerapan serta harga batas di hilir oleh Bapanas menjadi kunci utama. Sinergi kedua lembaga ini diharapkan mampu mencegah gejolak inflasi bahan pangan sekaligus melindungi daya beli masyarakat dan kesejahteraan para petani di seluruh wilayah Indonesia.
(Sheqilla Sukma)
