Nur Khabibi/MPI
IDXChannel - Kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang menerapkan kerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) dikritisi. Sebab, hal itu dinilai tidak efektif dalam mengurangi polusi udara dan kemacetan.
"Memang harus diakui, WFH itu tidak efektif untuk ASN, sehingga memang WFH tidak disarankan," kata Pengamat Kebijakan Publik sekaligus Ketua Umum Masyarakat Kebijakan Publik Indonesia (Makpi) Riant Nugroho saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Minggu (20/8/2023).
Diketahui, Pemprov DKI Jakarta memberlakukan kebijakan WFH bagi ASN untuk mengurangi tingkat polusi udara, mengurai kemacetan, dan dalam rangka menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN yang akan berlangsung pada 5-7 September 2023.
Terkait polusi udara dan kemacetan, Riant menilai Pemprov DKI harus membenahi sistem lalu lintas atau traffic management yang ada. Jika hal tersebut tidak dibenahi, maka kebijakan WFH bagi ASN tidak akan mempunyai dampak yang signifikan atasi polisi udara dan kemacetan di Ibu Kota.
