Anggie Ariesta
Pramono menjelaskan, nilai obligasi tersebut dipilih meski APBD DKI Jakarta 2026 mencapai sekitar Rp81,32 triliun karena penerbitan ini menjadi yang pertama di Indonesia.
Adapun Pramono juga mengibaratkan penerbitan obligasi seperti seseorang yang tetap meminjam uang meski memiliki kemampuan finansial yang kuat.
"Banyak orang-orang kaya yang sebenarnya nggak perlu pinjam tetapi tetap meminjam, itu karena untuk membuat badannya lebih sehat," katanya.
Di sisi lain Pramono menegaskan, meski sempat terdampak pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat, kondisi keuangan DKI Jakarta tetap kuat.
Karena itu, obligasi diterbitkan bukan untuk menutup defisit anggaran, melainkan sebagai alternatif pembiayaan pembangunan dan memperkuat kesehatan fiskal daerah.
"Demikian juga dengan Jakarta, walaupun ada pemotongan DBH, kita melakukan creative financing supaya keuangan Jakarta itu jauh lebih sehat dan transparan terbuka," ujar Pramono.
(Dhera Arizona)
