Yuwantoro Winduajie
Menurut Prima, pertumbuhan jumlah SPPG perlu diimbangi dengan pengelolaan yang terukur dan berbasis kebutuhan di lapangan. Sebab, konsentrasi SPPG yang terlalu tinggi di suatu wilayah berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan distribusi layanan.
Sementara itu, wilayah lain masih membutuhkan penambahan akses pelayanan MBG. Karena itu, BGN akan mengevaluasi kondisi operasional SPPG berdasarkan kapasitas dan kebutuhan penerima manfaat.
Hasil penilaian tersebut nantinya menjadi dasar bagi BGN untuk menentukan langkah penataan agar penyelenggaraan program berjalan lebih efektif dan proporsional.
“Prinsipnya, kami ingin memastikan pelayanan MBG berjalan secara merata. Jangan sampai terdapat wilayah dengan jumlah SPPG yang terlalu padat, sementara di wilayah lain masih terdapat kebutuhan penerima manfaat yang belum terlayani secara optimal. Penataan ini harus dilakukan berdasarkan data dan kondisi riil di lapangan,” kata dia.
