Arie Dwi Satrio
IDXChannel - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan, baru kali ini KPK menetapkan tiga kepala daerah di Papua sebagai tersangka dalam kasus berbeda secara bersamaan. Hal ini kali pertamanya dalam sejarah KPK berdiri.
"Perlu diingat ya, dalam sejarah KPK, baru kali ini kemudian KPK menetapkan tiga kepala daerah sekaligus di wilayah Papua, Gubernurnya, Bupati Mimika dan Mamberamo Tengah, sekaligus," kata Ali Fikri saat dikonfirmasi, Jumat (10/2/2023).
Sebelumnya, diakui Ali, KPK memang juga sudah pernah menetapkan kepala daerah di Papua sebagai tersangka. Namun, penetapan tersangka tersebut tidak dalam sekaligus tiga kepala daerah di Papua.
Dalam hal ini, kata dia, KPK merasa perlu berkoordinasi terkait pengamanan dengan aparat setempat. Tujuannya agar mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.
"Oleh karenanya, tentu koordinasi dengan pengamanan, dengan aparat setempat terkait dengn informasi perkembangan di sana terus kami lakukan," ucapnya.
Ali memaparkan, dari hasil rapat koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya menyatakan bahwa kondisi Papua cukup kondusif pasca ditetapkannya tiga kepala daerah secara bersamaan. Kekondusifan tersebut, kata Ali, berkat adanya dukungan dari masyarakat Papua.
"Masyarakat Papua juga kami yakin mendukung upaya-upaya yang dilakukan KPK, karena pemberantasan korupsi oleh KPK itu tidak hanya penindakan saja, tapi pencegahan dan pendidikan antikorupsi demi kesejahteraan tanah Papua," ungkapnya.
Sekadar informasi, ada tiga kepala daerah di Papua yang memang ditetapkan sebagai tersangka dalam waktu berdekatan. Ketiga kepala daerah tersebut yakni, Gubernur nonaktif Papua, Lukas Enembe; Bupati nonaktif Mimika, Eltinus Omaleng; serta Bupati nonaktif Mamberamo Tengah, Ricky Ham Pagawak.
KPK menggelar rapat koordinasi dengan Kapolda hingga Badan Intelijen Negara Daerah (Binda) Papua, beberapa hari lalu. Rapat tersebut dalam rangka membahas kondisi keamanan di Papua, pasca Gubernur nonaktif Papua, Lukas Enembe (LE) ditetapkan sebagai tersangka.
Rapat koordinasi tersebut dilakukan untuk mengetahui perkembangan situasi dan kondisi di Papua.
(YNA)
