"Kita semangati pegawai Inspektorat agar terus bekerja dan memberikan yang terbaik untuk Jakarta. Khususnya, di Inspektorat ini bagaimana mereka bisa mendampingi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk berkegiatan secara akuntabel,” kata Heru dalam keterangannya dikutip, Senin (9/1/2023).
Heru menekankan ASN harus bisa memetakan risiko yang mungkin timbul di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD). Salah satunya dalam hal pengadaan barang dan jasa.
"Jangan sampai proses lelang terlambat yang kemudian bisa menghambat proses pengerjaan pekerjaan di akhir tahun. Dari sisi monitoring cash flow itu harus diatur. Berbagai macam risiko diatur dan dipetakan agar mereka bisa menyusun alternatif penyelesaian jika risiko itu timbul," ucap Heru.
Sementara itu, Kepala Inspektorat DKI Jakarta, Syaefuloh Hidayat menyampaikan target Inspektorat ke depan adalah ingin mewujudkan dan mempertahankan akuntabilitas keuangan.
Perwujudan itu disebutnya akan tercermin dari opini yang dikeluarkan oleh BPK.
"Kita menargetkan perolehan WTP yang ke-6 tahun ini," tuturnya. (NIA)