Febrina Ratna Iskana
Saham Korea Selatan naik untuk sesi keempat berturut-turut pada Jumat (13/12/2024) dengan harapan bahwa ketidakpastian politik akan mereda setelah pemungutan suara pemakzulan di parlemen, yang menyusul pemungutan suara yang gagal seminggu sebelumnya.
Pemimpin Partai Demokrat Lee mengatakan masalah yang paling mendesak adalah kemerosotan konsumsi yang disebabkan oleh permintaan domestik yang tidak mencukupi dan pengurangan peran fiskal pemerintah.
Ia menyerukan Dewan Stabilitas Nasional untuk Pemerintahan yang terdiri dari pemerintah dan parlemen untuk membahas keuangan, ekonomi, dan mata pencaharian publik.
"Untuk mengatasi hal ini, saya yakin perlu segera membahas anggaran tambahan," kata Lee, seraya menambahkan bahwa anggaran tambahan dapat mencakup pendanaan untuk mendukung usaha kecil dan investasi yang terkait dengan kecerdasan buatan dan infrastruktur untuk mencoba mengatasi kekurangan energi.
Parlemen, yang dikendalikan oleh partai Lee, meloloskan RUU anggaran 2025 senilai 673,3 triliun won (USD470,6 miliar) pada Selasa pekan lalu yang memangkas usulan pemerintah sebesar 677,4 triliun won, tanpa mencapai kesepakatan dengan Partai Kekuatan Rakyat milik Yoon dan pemerintah.
Secara hukum, parlemen tidak dapat menambah anggaran pemerintah, dan pada saat itu, Partai Demokrat mengatakan anggaran tambahan mungkin diperlukan untuk mengatasi mata pencaharian masyarakat.
Partai tersebut mengatakan pemotongannya sebagian besar dilakukan pada dana cadangan untuk pemerintah, biaya bunga dan dana yang dialokasikan untuk kantor kepresidenan, jaksa penuntut dan auditor untuk operasi rahasia. Pemerintah menuduh parlemen menunda proyek untuk usaha kecil dengan pemotongan tersebut.
Kebuntuan atas masalah anggaran menjadi salah satu pembenaran yang dikutip Yoon untuk memberlakukan darurat militer.
Adapun, Otoritas Keuangan Korea Selatan pada Minggu (15/12/2024) berjanji untuk bertindak sesuai kebutuhan guna menstabilkan pasar. Sementara itu, Menteri Keuangan Korsel, Choi Sang-mok, bakal mengumumkan rencana kebijakan ekonomi pada akhir tahun.
(Febrina Ratna)
