Binti Mufarida
Prabowo menyebut fenomena birokrasi yang tidak mau diatur sebagai bentuk “deep state”. Ia menggambarkan oknum pejabat seperti itu sebagai “raja kecil” di dalam institusinya.
“Nah, itu dirjen-dirjen yang kita sebut deep state. Jadi, birokrasi yang tidak mau diatur, raja kecil, raja kecil,” ujarnya.
Presiden menjelaskan, seorang pemimpin politik memiliki batas masa jabatan, sedangkan aparatur sipil negara dapat bekerja dalam satu kementerian selama puluhan tahun. Pengalaman panjang tersebut seharusnya menjadi kekuatan institusi, tetapi dapat memunculkan persoalan apabila tidak disertai akuntabilitas dan keselarasan kerja.
“Pemimpin politik maksimal lima tahun. Kalau PNS, birokrat ini, dia bisa 20 tahun di kementerian itu dan dia mengerti seluk-beluknya,” kata Prabowo.
Meski mengakui adanya persoalan tersebut, Presiden menegaskan kondisi itu tidak terjadi pada semua aparatur negara. Kritiknya ditujukan kepada oknum dan sistem yang membuat koordinasi antarkementerian dan lembaga tidak berjalan optimal.
