Binti Mufarida
“Jadi setelah selama ini kita berada di luar, kita sekarang mencoba berjuang dari dalam. Dan insyaallah apa yang akan beliau lakukan nanti adalah tetap berada di dalam koridor konstitusi kita, terutama di dalam pembukaan undang-undang dasar kita, dan kemudian juga tetap berkomitmen kepada tujuan awal, yaitu terciptanya dua negara yang berkoeksistensi damai, yaitu negara merdeka Palestina dan Israel,” katanya.
Dia juga menegaskan bahwa dukungan terhadap kemerdekaan Palestina tetap menjadi pegangan utama Indonesia.
“Karena itu, ke depan kita harus terus berupaya apapun risikonya, apapun konsekuensinya, ikhtiar untuk membangun Palestina merdeka itu harus terwujud. Dan itu tercantum di dalam perjanjian 20 poin, di poin 19 dan poin 20 itu tegas bahwa memang tujuan BoP itu adalah terciptanya negara Palestina, berkoeksistensi dengan Israel. Saya kira itu yang jadi pegangan kita, dengan demikian maka tadi para ulama, para tokoh-tokoh agama, semuanya sepakat dengan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Presiden,” lanjutnya.
Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid yang juga menjabat sebagai Ketua MUI Bidang Penanggulangan Bencana menyampaikan bahwa pemerintah tetap terbuka terhadap berbagai pandangan yang muncul di masyarakat terkait keanggotaan Indonesia dalam forum tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa diplomasi tetap menjadi jalan yang ditempuh Indonesia dalam mendorong perdamaian.
“Tapi kalau ada yang menyarankan seperti itu, pemerintah tidak anti kritik, kita mendengarkan sambil mencermati keadaan, tetapi kita akan membuktikan di lapangan bahwa diplomasi ini jalan terbaik untuk menciptakan perdamaian, bukan dengan jalan peperangan,” kata Nusron.
Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf turut menilai bahwa keberadaan Indonesia dalam forum tersebut dapat menjadi instrumen untuk mendorong deeskalasi konflik yang tengah berlangsung di kawasan Timur Tengah, termasuk terkait ketegangan antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel.
