Achmad Al Fiqri
"Saya juga sudah menyampaikan saya follow up dengan SE, di antaranya adalah untuk kepala daerah, Kepala seluruh Gubernur, Bupati, Wali Kota ya, memberikan kemudahan masalah perizinan termasuk mengklasifikasikan para perangkat daerahnya yang terkait, dari Dinas Kesehatan, pemenuhan SLHS," kata Tito.
Tito juga meminta pada Dinas Pendidikan di masing-masing daerah untuk mengawasi program dan mendata anak penerima manfaat. Selain itu, Dinas Kesehatan di daerah juga diminta untuk mengawasi SLHS dari SPPG yang ada.
Dinas Pertanian dan Perikanan di daerah juga diminta untuk memasok bahan pangan ke SPPG. "Karena program bukan hanya untuk meningkatkan gizi, dan mencegah stunting, kepala daerah itu punya indikator mereka, untuk masyarakat, menaikkan popularitas, elektabilitas, kemudian juga dinilai oleh publik, dinilai oleh media, dinilai juga oleh kami. Itu indikatornya di antaranya menekan stunting, naik atau turun," ujar Tito.
Sementara itu, Kepala BGN Sudaryono menegaskan, pihaknya ingin tak ada kasus keracunan MBG di daerah. Pihaknya tengah memperbaiki tata kelola MBG agar tak ada lagi kasus keracunan.
"Oleh karena itu, di rapat koordinasi ini kami secara khusus itu kira-kira kalau diintisarikan adalah kami BGN siap berkolaborasi, siap berkoordinasi dengan semua pihak, terkhusus adalah kepala daerah, termasuk juga masyarakat umum, dan khusus lagi adalah orang tua siswa yang ada di sekolah masing-masing," ujar Sudaryono.
(Dhera Arizona)
