"Yang paling krusial kan ijazah, misalnya. Ijazah ini kan kalau kita berkaca dari praktik kemarin yang bisa menimbulkan kegaduhan, harus ada perbedaan dengan mekanisme yang sebelumnya berlaku. Kalau sebelumnya kan asal ada bentuk dokumen, ada stempel, lalu dianggap sudah sah oleh KPU," tuturnya.
"Nah, kalau kali ini kami akan mengusulkan juga sejak saat ini kan kita berkoordinasi, misalnya dengan kementerian terkait untuk mempersiapkan apabila nanti dilakukan verifikasi semuanya sudah siap," imbuh Habiburokhman.
Sebelumnya, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI menetapkan sidang paripurna untuk memilih Wakil Presiden (Wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka digelar pada Rabu, 2 Desember 2026.
Hal ini disampaikan Ketua MPR RI, Ahmad Muzani setelah menggelar rapat gabungan (Ragab) pimpinan MPR bersama seluruh fraksi partai politik dan kelompok DPD RI yang digelar di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
"Pelaksanaan rapat paripurna MPR dengan agenda mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden, yakni pemilihan, pelantikan, dan pengesahan calon wakil presiden terpilih, akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2026 di Gedung Senayan ini," kata Muzani.