Achmad Al Fiqri
IDXChannel - Wacana peleburan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) timbul setelah adanya dua RUU tersebut masuk ke dalam Prolegnas Prioritas 2026.
Namun, anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menegaskan, peleburan kedua lembaga negara itu tergantung dengan kebutuhan pemerintah.
"Tergantung kebutuhan pemerintah," kata Herman saat dihubungi IDXChannel, Jumat (19/9/2025).
Dia menegaskan, penentuan portofolio kementerian dan lembaga merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.
"Karena penentuan portofolio kementerian dan lembaga diserahkan kepada Presiden sesuai kebutuhan," kata Herman.
Sebelumnya, Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menilai, Kementerian BUMN bisa dihapus. Hal itu seiring masuknya RUU BUMN dan RUU Danantara ke dalam daftar RUU Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026.
Menurut Bob, usulan revisi UU BUMN itu lantaran tata kelola perusahaan pelat merah telah diambil alih BPI Danantara.
"Kan ini formatnya mungkin karena sudah diambil alih Danantara, kan CEO-nya Rosan. Kementerian BUMN-nya mungkin udah enggak ada kan," kata Bob saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (18/9/2026).
Bob mengatakan, peleburan Kementerian BUMN ke Danantara bisa terjadi. Namun, dia menegaskan belum mengetahui pasti nomenklatur ke depan.
"Iya, itu mungkin, terjadinya pergeseran sehingga terbentuk, kemungkinan seperti itu ya," kata Bob.
(Dhera Arizona)
