Nur Khabibi
Lebih lanjut Dian mengatakan, aktivitas tambang ilegal ini diduga kuat menyebabkan kerugian negara yang cukup besar. Sebab, tambang ilegal tidak membayar pajak, royalti, iuran tetap, dan lainnya.
Dian juga mengendus adanya dugaan modus konspirasi antara pemilik izin usaha pertambangan (IUP) dan operator tambang ilegal.
Meski kawasan tersebut memiliki izin pertambangan resmi dari PT Indotan Lombok Barat Bangkit (ILBB), keberadaan tambang ilegal terus dibiarkan. Bahkan papan tanda IUP ILBB baru dipasang pada bulan Agustus 2024, setelah bertahun-tahun tambang tersebut beroperasi.
"Kami melihat ada potensi modus operandi di sini, pemegang izin tidak mengambil tindakan atas operasi tambang ilegal ini, mungkin dengan tujuan untuk menghindari kewajiban pembayaran pajak, royalti, dan kewajiban lainnya kepada negara," kata dia.
(Nur Ichsan Yuniarto)
