Karena keputusan itu tidak sesuai harapan pengusaha dan aturan menyediakan ruang pengecualian, Apindo meminta Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta melonggarkan pengajuan tanpa terlalu banyak syarat yang menghambat proses.
Sementara bagi perusahaan yang sanggup memenuhinya, Nurjaman tetap mengimbau agar ketentuan upah tersebut dilaksanakan lewat berbagai cara terutama meningkatkan produktivitas untuk menutupi beban lain.
“Tujuan pengajuan pengecualian itu satu, demi kelangsungan usaha dan kelangsungan bekerja karena upah pasti memengaruhi biaya produksi dan lainnya, walau suka tidak suka keputusan gubernur tetap kami terima dengan catatan,” ujarnya.
Catatan pengusaha muncul karena Apindo hanya mengusulkan indeks tertentu atau alfa 0,5 dengan kenaikan 6,4 persen sekitar Rp6,047 juta yang sudah menjadi angka psikologis, bukan 0,775 sebagaimana keputusan gubernur.
Regulasi yang mematok nilai dasar (start base) dari 0,5 membuat pengusaha tidak bisa memilih koefisien 0,2, 0,3, atau 0,4 dalam rentang 0,2 sampai 1, padahal kenaikan pada angka 0,5 saja sudah mendongkrak biaya produk, biaya produksi, dan labor cost mencapai 25 hingga 30 persen.