"Nah ini perlu digaris bawahi sesuai dengan kondisi kemampuan negara karena pemenuhan hak ekosob senantiasa berkaitan dengan ketersediaan sarana, prasarana, sumber daya, dan anggaran," katanya.
Lebih lanjut, Atip mengungkapkan bahwa Kemendikdasmen telah membuat dua skenario pembiayaan sekolah swasta gratis.
Pertama, semua sekolah swasta gratis. Kedua, hanya beberapa sekolah swasta yang masuk kriteria yang digratiskan (selektif). Dia mengatakan bahwa skenario pertama membutuhkan biaya total Rp59,8 triliun. Sedangkan, skenario kedua sebesar Rp68,8 triliun.
Atip menilai pelaksanaan pendidikan gratis di sekolah swasta perlu dilakukan secara bertahap. Selain soal dana, kesiapan sekolah swasta dalam menerapkan pendidikan gratis juga menjadi pertimbangan penting.
"Sekolah swasta yang menyelenggarakan dengan kurikulum tertentu untuk kebutuhan tertentu diikuti oleh peserta didik yang secara sadar mengetahui dan siap memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, perwujudan pendidikan dasar yang tidak memungut biaya adalah terkait dengan pemenuhan hak ekonomi, sosial, budaya (ekosob) dapat dilakukan secara bertahap," kata dia.
Atip pun menegaskan Kemendikdasmen akan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk melakukan refocusing dan penataan ulang struktur anggaran pendidikan.