Selain itu, juga harus diperhatikan tata kelola yang baik. Jika tidak, bisa berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran sehingga bertentangan dengan tujuan ibadah haji tentu tidak baik.
Karena itu, kata Cholil, pemerintah perlu melakukan kajian mendalam soal proyek kampung haji dengan melibatkan ulama, akademisi, dan publik. "Serta memastikan transparansi untuk merealisasikan Kampung Haji Indonesia," ujarnya.
Soal hal ini, Cholil mengatakan, MUI selalu siap bermitra dengan pemerintah karena hal itu sudah menjadi tugas MUI melayani umat dan juga mitra pemerintah.
Sebagai informasi, Danantara Indonesia selaku pihak pendana proyek menegaskan komitmennya untuk menjalankan pembangunan Kampung Haji secara berkelanjutan dan terukur.