Binti Mufarida
IDXChannel - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) memantau kondisi 58.873 jamaah umrah Indonesia yang saat ini berada di Arab Saudi di tengah memanasnya situasi di kawasan Timur Tengah.
Eskalasi regional tersebut berdampak pada sejumlah penerbangan dari dan menuju Arab Saudi. Beberapa maskapai dilaporkan melakukan penyesuaian rute maupun penundaan jadwal penerbangan sebagai langkah antisipatif terhadap dinamika keamanan.
Kondisi ini turut memengaruhi jadwal keberangkatan dan kepulangan jamaah umrah Indonesia, baik yang sudah berada di Arab Saudi maupun yang masih berada di Tanah Air dan menunggu jadwal keberangkatan.
Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenhaj, Puji Raharjo menyampaikan, pemerintah terus memonitor perkembangan situasi secara cermat dan intensif.
Berdasarkan laporan melalui Sistem Komputerisasi Pengelolaan Umrah dan Haji Khusus (SISKOPATUH), tercatat sebanyak 58.873 jamaah umrah Indonesia masih berada di Arab Saudi.
“Kami mengimbau kepada seluruh jamaah umrah agar tidak panik, tetap tenang, dan terus berkoordinasi dengan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) masing-masing untuk memperoleh informasi resmi dan terkini,” ujar Puji Raharjo, dikutip dari laman resmi Kemenhaj, Minggu (1/3/2026).
Dia meminta seluruh PPIU menjalin komunikasi aktif dengan Kantor Urusan Haji (KUH), KJRI Jeddah, serta KBRI Riyadh guna memastikan setiap perkembangan dapat ditindaklanjuti secara cepat dan tepat.
“Kemenhaj terus berkoordinasi dengan instansi terkait, baik di dalam negeri maupun di Arab Saudi, untuk memastikan keamanan dan keselamatan jamaah umrah Indonesia tetap menjadi prioritas utama,” tutur dia.
Kemenhaj juga mengimbau keluarga jamaah di Tanah Air agar tetap tenang dan tidak terpengaruh informasi yang belum jelas sumbernya.
Pemerintah bersama perwakilan RI di Arab Saudi terus melakukan pemantauan dan koordinasi intensif guna memastikan kondisi jamaah tetap aman dan terlayani dengan baik.
“Negara hadir memberikan perlindungan dan pendampingan sesuai ketentuan yang berlaku. Kami mengimbau agar komunikasi dilakukan melalui PPIU masing-masing sehingga setiap perkembangan diperoleh dari saluran resmi dan dapat dipertanggungjawabkan,” tutur dia.
(DESI ANGRIANI)
